SIDOARJO, Jatim.expost.co.id-Sebagai Ketua Marcab (Markas Cabang) Ormas LMPP (Laskar Merah Putih Perjuangan) Kabupaten Sidoarjo Aria Yudha kecewa sekaligus angkat bicara, menyayangkan apa yang menjadi tindakan dan langkah Bupati Sidoarjo Gus Mudhlor dengan meresmikan proyek jembatan Shirotol Mustaqim yang ada di Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
Padahal sesuai dengan investigasi yang di lakukan oleh Aria Yudha dan kawan - kawan di lapangan, bahwa proyek yang bersumber dari anggaran APBD dengan Nilai Rp 1.416.840.408, 000 tersebut patut diduga bermasalah, tidak sesuai dengan spesifikasi dan ada indikasi merugikan keuangan Daerah, Aria Mengatakan bahwa dari awal sebelum proyek tersebut dikerjakan sudah mempunyai inisiatif untuk terjun kelapangan melakukan pengawasan, investigasi dan serta mengawal agar proyek pembangunan jembatan tersebut dikerjakan dengan baik.
Tidak heran sesuai dengan video yang beredar di sosial media melalui akun tiktok dan youtube Aria Yudha, jelas sekali video yang berdurasi sekitar beberapa menit tersebut Aria Yudha sempat bersitegang dan berargumen dengan pihak pelaksana dan konsultan pengawas, Aria Yudha memastikan bahwa proyek tersebut terindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi dan cenderung dikerjakan secara asal - asalan, Aria berharap agar pengerjaannya di bongkar dan dihentikan dulu, mengingat pengerjaannya tidak sesuai dengan RAB.
"Pastinya kecewa mengingat saya sendiri dan kawan - kawan sudah bersusah payah di lapangan untuk melakukan investigasi dan pengawasan, dan jelas - jelas ditemukan bahwa ada indikasi proyek jembatan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam pengerjaannya, khususnya masalah ketebalan tiang pancang baja yang tidak sesuai spesifikasi juga fisik tiang pancang baja yang diduga bukan produk Fabrikasi dan tidak ber SNI sebab terdapat banyak sambungan Las tiap jarak120 cm, itu salah satunya dan belum dengan yang lain - lainnya. bahkan saya pernah melakukan konfirmasi dengan mengirim surat secara resmi ke pihak Dinas PU. Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kabupaten Sidoarjo, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban sama sekali, anehnya Bapak Bupati tetap memaksa meresmikan proyek jembatan tersebut," urainya saat ditemui di kantor sekretariat di Sidodadi Jumat, 26/1/2024.
Aria Yudha juga menunjuk bukti- bukti bahwa ia sudah mempunyai insiatif dengan menghubungi Kepala Dinas PU, BMSDA Kabupaten Sidoarjo Dwi Eko Saptono, Sesuai dengan bukti pesan melalui chat WhatsApp yang ditunjukan oleh Aria yudha kepada Awak Media, jelas sekali isi dalam chat tersebut mengingat kan bahwa proyek yang sudah berjalan 50 % tersebut agar dihentikan sementara untuk di cek fisiknya mengingat banyak permasalahan terkait pemasangan tiang pancangnya.
Aria Yudha sebagai Ketua Ormas Marcab LMPP (Laskar Merah Putih Perjuangan) mempertanyakan apakah ini yang namanya bagian dari sinergitas dan kemitraan, padahal jelas sekali Bupati Sidoarjo perna mengatakan dan mengajak Ormas, LSM dan Insan Pers untuk ikut terlibat, berperan serta dan berkontribusi baik itu berupa gagasan, konsep dan disertai pengawasan dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
"Ini yang patut di pertanyakan, padahal kita selaku Ormas dalam melakukan investigasi, pengawasan di lapangan terkait biaya operasional itu murni pakai biaya sendiri, tujuannya jelas sebagai masyarakat agar bisa ikut berkontribusi baik tenaga maupun pikiran dan pastinya ikut terlibat dalam pengawasan, jangankan di apresiasi malah kita sendiri terkesan kurang begitu di hargai dengan apa yang sudah kita lakukan,"tandasnya.
Lebih lanjut Aria Yudha berharap kepada pemangku kebijakan birokrasi pemerintahan untuk kedepannya agar sinergitas, kemitraan ini benar - benar dibangun dengan baik, bukan hanya sekedar wacana, slogan dan pepesan kosong, mengingat praktek di lapangan jauh dari implementasi dan realisasinya bahkan tidak terbukti, mengingat masih di temukan oknum - oknum pejabat birokrasi sulit ditemui, saat di konfirmasi pun tidak bersedia dan cenderung menghindar.
"Tegas saya katakan sebagai Ormas yang mempunyai legalitas standing yang jelas dan sah, tidak mempunyai kepentingan apapun, mengingat saya hanya menjalankan apa yang menjadi amanah undang - undang, untuk ikut berperan serta dalam pengawasan sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2018, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 dan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, saya hanya ini agar proyek yang bersumber dari anggaran baik itu APBD maupun APBN benar - benar terserap dengan baik dan pastinya tidak ada indikasi penyelewengan, kalau pun ada indikasi dan diduga merugikan keuangan Negara, saya siap untuk melaporkan ke APH (Aparat Penegak Hukum)," pungkasnya.
Ditemui secara terpisah Khoirul S.H selaku Ketua LSM Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI) DPD Kabupaten Sidoarjo, memberikan apresiasi serta mendukung apa yang menjadi pergerakan - pergerakan yang dilakukan oleh teman - teman LSM dan Ormas mengingat mereka sudah begitu getol untuk terlibat dalam pengawasan serta kontrol apa yang menjadi kebijakan pejabat birokrasi.
"Sudah seharusnya seperti itu, kalau bukan kita - kita siapa lagi yang harus terlibat dalam pengawasan untuk proyek - proyek Infrastruktur yang ada di Kabupaten Sidoarjo, pastinya mendukung apa yang menjadi pergerakan dari teman - teman, yang terpenting tetap sesuai dengan tupoksi dan tidak melampaui kewenangannya," jelas Khoirul.
Sebelum berita ini dipublikasi awak media sudah berusaha untuk konfirmasi melalui chat whatsApp ke Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Sumber Daya Air (BUMSDA) Dwi Eko Saptono namun tidak dibalas, Hari Jumat 26/1/2024 berusaha Dengan mendatangi kantornya, sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh security bahwa yang bersangkutan tidak ada, saat awak media meminta untuk mengisi Daftar hadir tamu security tersebut juga mengatakan tidak ada buku tamu, sampai berita ini di terbitkan.
( S )
Social Footer